Guna mendukung pelaksanaan tujuan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, LKPP menerbitkan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Penetapan Produk Hijau/ Industri Hijau untuk Dapat Digunakan Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan . Salah satu kriteria produk atau industri hijau adalah Sertifikat Legalitas Kayu ... Read More
Bahasa:
11
Jul2020
08
Jul2020
Environmental Investigation Agency (EIA) telah mengembangkan halaman web yang didalamnya menyampaikan informasi atau bahan edukasi publik mengenai pentingnya penguatan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), sekaligus menjadi kajian informatif dalam menjaga stabilitas sistem legalitas kayu Indonesia serta menjamin transparansinya. Dalam halaman web tersebut juga menceritakan bagaimana upaya pihak-pihak tertentu untuk mencoba melemahkan standar legalitas, dan peranan ... Read More
06
Jul2020
Sumber : JPIK
https://jpik.or.id/ringkasan-eksekutif-phpl-dari-legalitas-menuju-keberlanjutan/
Pada tahun 2003, Indonesia mulai mengembangkan sistem kontrol berbasis operator untuk semua ekspor kayu, membangun sertifikasi wajib oleh pihak ketiga untuk legalitas dan keberlanjutan. Sistem tersebut adalah Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), yang menjadi dasar untuk Sistem Jaminan Legalitas Kayu atau Timber Legality Assurance System (TLAS) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Sukarela ... Read More
18
Jun2020
PT Total Nusa Indonesia resmi dinyatakan lulus sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan peraturan turunannya, dalam Pasal 37 PMA no.8 tahun 2018 menetapkan bahwa PPIU wajib diakreditasi (sertifikasi) oleh lembaga yang ditunjuk oleh ... Read More
10
Jun2020
Bagi anda pelaku bisnis umrah atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, TRIC bekerjasama dengan Kementerian Agama Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta, menggelar seminar online dengan tema "Menyiapkan PPIU Pasca Pandemic COVID-19". Dalam webinar ini, akan dijelaskan tentang regulasi terbaru bagi PPIU, skema sertifikasi PPIU dan pengalaman dari pelaku usaha PPIU dalam proses ... Read More
03
Jun2020
Jakarta (Kemenag) --- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia pada musim haji 1441H/2020M.
Menteri Agama Fachrul Razi menyebut kebijakan ini diambil karena Pemerintah harus mengutamakan keselamatan jemaah di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang belum usai.
Ahli Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Ede Surya Darmawan mengungkapkan hal ... Read More
18
May2020
WEBINAR TRIC
Pandemic COVID-19 telah mengubah seluruh pola kehidupan manusia, "New Life" merupakan sesuatu yang mau tidak mau harus dihadapi. Seluruh elemen hampir di seluruh wilayah Indonesia mengalami pengawasan ketat bahkan pembatasan sosial. Dampak negatifnya sangat dirasakan, salah satunya pada sektor industri kehutanan.
Di tengah hiruk pikuk COVID-19, pencabutan Permendag Nomor 15 ... Read More
13
May2020
https://koran.tempo.co/read/nasional/452859/pemerintah-batalkan-aturan-pencabutan-dokumen-v-legal
Koran Tempo, Jakarta, Kementerian Perdagangan menyatakan telah membatalkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Aturan itu dicabut lantaran menuai kritik dari aktivis lingkungan dan Uni Eropa akibat menghilangkan syarat dokumen V-Legal atau tanda legalitas produk kehutanan di Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Oke Nurwan ... Read More
12
May2020
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Agama (Kemenag) akan memberi jalur khusus bagi jemaah haji tahun 2020 untuk berangkat tahun depan jika penyelenggaraan ibadah haji tahun ini batal karena pandemi virus corona (Covid-19). Kepastian soal penyelenggaraan haji 2020 diperkirakan baru akan diputuskan oleh Kerajaan Arab Saudi besok.
Keputusan terkait calon haji prioritas ... Read More
06
May2020
Pemerintah Indonesia telah mengumumkan penghapusan kewajiban sertifikasi legal dalam perdagangan produk kayu pada akhir Februari lalu untuk mengantisipasi penurunan nilai ekspor akibat penyebaran wabah pandemi COVID-19.
Artinya, seluruh produk kayu, terutama mebel, yang berasal dari hutan Indonesia bisa dijual ke luar negeri tanpa ada jaminan apakah proses penebangan legal atau ilegal.
Penghapusan tersebut akibat desakan dari ... Read More
