Jakarta - Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) mendapat mandat untuk mengurus izin biro perjalanan umrah melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Peralihan proses urus izin usaha ini berlaku mulai Agustus 2020 mendatang.
"Sejak ada Inpres no.7 tahun 2019, ada pelimpahan kewenangan terkait perizinan, dari 22 Kementerian ... Read More
Bahasa:
STTC (EUROPEAN SUSTAINABLE TROPICAL TIMBER COALITION)
The subsequently abandoned proposal for Indonesia to drop compulsory provision of legality assurance with all timber exports potentially risked its FLEGT Voluntary Partnership Agreement (VPA) with the EU and UK. Now latest analysis shows the country increasing its lead as their biggest tropical wood products ... Read More
Guna mendukung pelaksanaan tujuan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, LKPP menerbitkan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Penetapan Produk Hijau/ Industri Hijau untuk Dapat Digunakan Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan . Salah satu kriteria produk atau industri hijau adalah Sertifikat Legalitas Kayu ... Read More
Environmental Investigation Agency (EIA) telah mengembangkan halaman web yang didalamnya menyampaikan informasi atau bahan edukasi publik mengenai pentingnya penguatan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), sekaligus menjadi kajian informatif dalam menjaga stabilitas sistem legalitas kayu Indonesia serta menjamin transparansinya. Dalam halaman web tersebut juga menceritakan bagaimana upaya pihak-pihak tertentu untuk mencoba melemahkan standar legalitas, dan peranan ... Read More
Sumber : JPIK
https://jpik.or.id/ringkasan-eksekutif-phpl-dari-legalitas-menuju-keberlanjutan/
Pada tahun 2003, Indonesia mulai mengembangkan sistem kontrol berbasis operator untuk semua ekspor kayu, membangun sertifikasi wajib oleh pihak ketiga untuk legalitas dan keberlanjutan. Sistem tersebut adalah Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), yang menjadi dasar untuk Sistem Jaminan Legalitas Kayu atau Timber Legality Assurance System (TLAS) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Sukarela ... Read More
PT Total Nusa Indonesia resmi dinyatakan lulus sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan peraturan turunannya, dalam Pasal 37 PMA no.8 tahun 2018 menetapkan bahwa PPIU wajib diakreditasi (sertifikasi) oleh lembaga yang ditunjuk oleh ... Read More
Bagi anda pelaku bisnis umrah atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, TRIC bekerjasama dengan Kementerian Agama Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta, menggelar seminar online dengan tema "Menyiapkan PPIU Pasca Pandemic COVID-19". Dalam webinar ini, akan dijelaskan tentang regulasi terbaru bagi PPIU, skema sertifikasi PPIU dan pengalaman dari pelaku usaha PPIU dalam proses ... Read More
Jakarta (Kemenag) --- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia pada musim haji 1441H/2020M.
Menteri Agama Fachrul Razi menyebut kebijakan ini diambil karena Pemerintah harus mengutamakan keselamatan jemaah di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang belum usai.
Ahli Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Ede Surya Darmawan mengungkapkan hal ... Read More
WEBINAR TRIC
Pandemic COVID-19 telah mengubah seluruh pola kehidupan manusia, "New Life" merupakan sesuatu yang mau tidak mau harus dihadapi. Seluruh elemen hampir di seluruh wilayah Indonesia mengalami pengawasan ketat bahkan pembatasan sosial. Dampak negatifnya sangat dirasakan, salah satunya pada sektor industri kehutanan.
Di tengah hiruk pikuk COVID-19, pencabutan Permendag Nomor 15 ... Read More
https://koran.tempo.co/read/nasional/452859/pemerintah-batalkan-aturan-pencabutan-dokumen-v-legal
Koran Tempo, Jakarta, Kementerian Perdagangan menyatakan telah membatalkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Aturan itu dicabut lantaran menuai kritik dari aktivis lingkungan dan Uni Eropa akibat menghilangkan syarat dokumen V-Legal atau tanda legalitas produk kehutanan di Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Oke Nurwan ... Read More
