Laporan pemantauan independen terbaru – Menguji Kepatuhan Pemegang Izin Pemanfaatan dan Perdagangan Hasil Hutan Kayu - mengungkap praktik Illegal logging di sejumlah kawasan hutan, serta indikasi pelanggaran hukum yang kerap dilakukan oleh perusahaan pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) maupun perusahaan yang belum bersertifikat.
Pada periode Oktober 2019 sampai Juni 2020, Jaringan ... Read More
Bahasa:
22
Sep2020
16
Sep2020
Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi bekerja sama dengan FAO EU FLEGT Programme mengadakan Lokakarya Sosialisasasi (Inception meeting) “Meningkatkan Tata Kelola Hutan Melalui Pemantauan SVLK oleh Masyarakat Lokal/Adat pada 4 Provinsi di Indonesia”. (14/09)
Acara yang dilaksanakan di Yogyakarta ini adalah salah satu upaya penguatan SVLK melalui peran pemantauan independen terhadap ... Read More
02
Sep2020
Ancaman utama terhadap kelestarian hutan di Indonesia diantaranya muncul karena adanya alih fungsi kawasan hutan yang berujung terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam memperbaiki tata kelola hutan tertuang dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau disebut SVLK.
Sistem ini bersifat mandatori bagi seluruh unit manajemen ... Read More
06
Jul2020
Sumber : JPIK
https://jpik.or.id/ringkasan-eksekutif-phpl-dari-legalitas-menuju-keberlanjutan/
Pada tahun 2003, Indonesia mulai mengembangkan sistem kontrol berbasis operator untuk semua ekspor kayu, membangun sertifikasi wajib oleh pihak ketiga untuk legalitas dan keberlanjutan. Sistem tersebut adalah Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), yang menjadi dasar untuk Sistem Jaminan Legalitas Kayu atau Timber Legality Assurance System (TLAS) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Sukarela ... Read More
