Sumber : JPIK
https://jpik.or.id/ringkasan-eksekutif-phpl-dari-legalitas-menuju-keberlanjutan/
Pada tahun 2003, Indonesia mulai mengembangkan sistem kontrol berbasis operator untuk semua ekspor kayu, membangun sertifikasi wajib oleh pihak ketiga untuk legalitas dan keberlanjutan. Sistem tersebut adalah Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), yang menjadi dasar untuk Sistem Jaminan Legalitas Kayu atau Timber Legality Assurance System (TLAS) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Sukarela ... Read More
18
Jun2020
PT Total Nusa Indonesia resmi dinyatakan lulus sertifikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan peraturan turunannya, dalam Pasal 37 PMA no.8 tahun 2018 menetapkan bahwa PPIU wajib diakreditasi (sertifikasi) oleh lembaga yang ditunjuk oleh ... Read More
June 18, 2020t121c
10
Jun2020
Bagi anda pelaku bisnis umrah atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, TRIC bekerjasama dengan Kementerian Agama Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta, menggelar seminar online dengan tema "Menyiapkan PPIU Pasca Pandemic COVID-19". Dalam webinar ini, akan dijelaskan tentang regulasi terbaru bagi PPIU, skema sertifikasi PPIU dan pengalaman dari pelaku usaha PPIU dalam proses ... Read More
June 10, 2020t121c
03
Jun2020
Jakarta (Kemenag) --- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia pada musim haji 1441H/2020M.
Menteri Agama Fachrul Razi menyebut kebijakan ini diambil karena Pemerintah harus mengutamakan keselamatan jemaah di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang belum usai.
Ahli Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Ede Surya Darmawan mengungkapkan hal ... Read More
June 3, 2020t121c
18
May2020
WEBINAR TRIC
Pandemic COVID-19 telah mengubah seluruh pola kehidupan manusia, "New Life" merupakan sesuatu yang mau tidak mau harus dihadapi. Seluruh elemen hampir di seluruh wilayah Indonesia mengalami pengawasan ketat bahkan pembatasan sosial. Dampak negatifnya sangat dirasakan, salah satunya pada sektor industri kehutanan.
Di tengah hiruk pikuk COVID-19, pencabutan Permendag Nomor 15 ... Read More
May 18, 2020t121c
13
May2020
https://koran.tempo.co/read/nasional/452859/pemerintah-batalkan-aturan-pencabutan-dokumen-v-legal
Koran Tempo, Jakarta, Kementerian Perdagangan menyatakan telah membatalkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan. Aturan itu dicabut lantaran menuai kritik dari aktivis lingkungan dan Uni Eropa akibat menghilangkan syarat dokumen V-Legal atau tanda legalitas produk kehutanan di Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Oke Nurwan ... Read More
May 13, 2020t121c
12
May2020
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Agama (Kemenag) akan memberi jalur khusus bagi jemaah haji tahun 2020 untuk berangkat tahun depan jika penyelenggaraan ibadah haji tahun ini batal karena pandemi virus corona (Covid-19). Kepastian soal penyelenggaraan haji 2020 diperkirakan baru akan diputuskan oleh Kerajaan Arab Saudi besok.
Keputusan terkait calon haji prioritas ... Read More
May 12, 2020t121c
06
May2020
Pemerintah Indonesia telah mengumumkan penghapusan kewajiban sertifikasi legal dalam perdagangan produk kayu pada akhir Februari lalu untuk mengantisipasi penurunan nilai ekspor akibat penyebaran wabah pandemi COVID-19.
Artinya, seluruh produk kayu, terutama mebel, yang berasal dari hutan Indonesia bisa dijual ke luar negeri tanpa ada jaminan apakah proses penebangan legal atau ilegal.
Penghapusan tersebut akibat desakan dari ... Read More
May 6, 2020t121c
25
Apr2020
Berdasarkan MEMO dari Direktur HRD TRIC nomor : 013/HR-IV/Memo/2020 tanggal 20 April 2020 perihal Jam Kerja Bulan Ramadhan Tahun 2020, maka kami beritahukan kepada seluruh Mitra TRIC terkait jam operasional penerbitan dokumen V-Legal TRIC selama Bulan Ramadhan 1441 H adalah sebagai berikut :
Hari Senin s/d Jumat
Jam operasional TRIC ... Read More
April 25, 2020t121c
11
Feb2020
Jakarta (ANTARA) – Konsep pembangunan ibu kota baru yang bertema hijau dapat disempurnakan dengan menggunakan kayu yang memiliki sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), usul Team Leader Multi-stakeholder Forestry Programme Fase 4 (MFP4) Tri Nugroho.
“Yang sedang kita bahas dan menarik adalah tentang ibu kota baru, apakah waktu pembangunannya nanti menggunakan ... Read More
February 11, 2020t121c