Sumber : https://industri.kontan.co.id/news/potensi-ekspor-industri-kehutanan-indonesia-ke-jerman-terbuka-luas-ini-gambarannya
Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Potensi pasar ekspor industri kehutanan Indonesia ke Jerman masih terbuka luas, namun produsen Indonesia perlu lebih memperhatikan sifat konsumen Jerman dan Eropa pada umumnya, yaitu berkaitan dengan sertifikasi kayu legal, ekonomi hijau dan keberlanjutan sumberdaya hutan Indonesia.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), ... Read More
Jakarta (Kemenag) --- Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag mulai membahas rencana penyelenggaraan ibadah umrah 1442H. Pembahasan mencakup identifikasi permasalahan serta langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam penyelenggaraan umrah 1442H.
"Pembahasan awal ini untuk mengidentifikasi permasalahan sekaligus rumusan mitigasinya, serta langkah persiapan seandainya Saudi membuka kembali penyelenggaraan ibadah umrah setelah selesainya ... Read More
July 24, 2020t121c
REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta akan memfasilitasi tempat untuk kegiatan jual-beli atau marketplace baik secara daring (online) atau offline. Marketplace itu diperuntukkan khusus produk kerajinan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah ini.
"Teman-teman pelaku usaha bisa kita fasilitasi terkait keinginan mereka untuk membuka pasar domestik yaitu marketplace termasuk showroom untuk mereka memasarkan produk," ... Read More
July 24, 2020t121c
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah Arab Saudi sejak 1 Juli telah resmi menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 20 persen. Kenaikan ini menyebabkan jamaah harus membayar mahal biaya perjalanan umroh.
"Kenaikan PPn sebesar 10 persen menjadi 20 pesen per 1 juli 2020 adalah salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan biaya perjalanan umroh dan ... Read More
July 23, 2020t121c
Nomor: SP. 297/HUMAS/PP/HMS.3/7/2020
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama-sama dengan para stakeholders industri kehutanan terus berupaya meningkatkan produktivitas dan keberlangsungan usaha untuk seluruh pihak yang bekerja di hutan produksi meski situasi saat ini masih terjadi Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah berdampak pada kinerja usaha hulu hilir sektor kehutanan.
Kinerja ekspor produk ... Read More
July 22, 2020t121c
Dokumen V-Legal dan FLEGT License (untuk Uni Eropa) adalah dokumen yang digunakan sebagai persyaratan penyampaian Pemberitahuan Ekspor Barang bagi eksportir produk perkayuan sesuai dengan ketentuan perundangan. Dokumen ini diterbitkan tiap kali eksportir akan melakukan proses ekspor. Penerbitan dokumen ini dilaksanakan melalui proses verifikasi pada Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) setelah ... Read More
July 21, 2020t121c
294/HUMAS/PP/HMS.3/7/2020
SVLK bukti perbaikan signifikan tata kelola kehutanan di Indonesia. Demikian disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, ketika menjadi panelis pada Sesi High Level Panel (HLP) yang merupakan acara pembuka Chatham House Virtual Event: Global Forum on Forest Governance yang dilaksanakan pada 13 Juli 2020 melalui aplikasi zoom webinar. ... Read More
July 18, 2020t121c
Jakarta - Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) mendapat mandat untuk mengurus izin biro perjalanan umrah melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Peralihan proses urus izin usaha ini berlaku mulai Agustus 2020 mendatang.
"Sejak ada Inpres no.7 tahun 2019, ada pelimpahan kewenangan terkait perizinan, dari 22 Kementerian ... Read More
July 18, 2020t121c
STTC (EUROPEAN SUSTAINABLE TROPICAL TIMBER COALITION)
The subsequently abandoned proposal for Indonesia to drop compulsory provision of legality assurance with all timber exports potentially risked its FLEGT Voluntary Partnership Agreement (VPA) with the EU and UK. Now latest analysis shows the country increasing its lead as their biggest tropical wood products ... Read More
July 13, 2020t121c
Guna mendukung pelaksanaan tujuan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, LKPP menerbitkan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Penetapan Produk Hijau/ Industri Hijau untuk Dapat Digunakan Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan . Salah satu kriteria produk atau industri hijau adalah Sertifikat Legalitas Kayu ... Read More
July 11, 2020t121c