Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), melalui Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves saat ini tengah melaksanakan koordinasi membahas pengaturan Dokumen V-Legal pada ketentuan ekspor produk industri kehutanan, menghasilkan kesepakatan untuk membatalkan Permendag Nomor 15 tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan yang ... Read More
Tag: tric
12
Aug2020
Jakarta, INDONEWS.ID - Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) telah meluncurkan enam proyek baru untuk mendukung produksi dan perdagangan kayu legal di Indonesia.
Hibah tersebut bernilai sekitar USD 550.000, yang diperoleh dari Uni Eropa (UE), sebuah Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Swedia dan Departemen Pembangunan Internasional Inggris Raya serta mitra FAO ... Read More
August 12, 2020t121c
05
Aug2020
Kementerian Perdagangan mulai memberlakukan sertifikasi mandiri pada implementasi sistem eksportir teregistrasi (ER) dalam skema tarif preferensial umum Uni Eropa (Registered Exporter Generalized System of Preferences European Union/REX GSP EU).
Sertifikasi mandiri ini bertujuan mempermudah ekspor Indonesia dalam skema GSP ke Uni Eropa dengan sistem REX. Dengan sertifikasi mandiri, para eksportir Indonesia ... Read More
August 5, 2020t121c
28
Jul2020
Sumber : https://industri.kontan.co.id/news/potensi-ekspor-industri-kehutanan-indonesia-ke-jerman-terbuka-luas-ini-gambarannya
Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Potensi pasar ekspor industri kehutanan Indonesia ke Jerman masih terbuka luas, namun produsen Indonesia perlu lebih memperhatikan sifat konsumen Jerman dan Eropa pada umumnya, yaitu berkaitan dengan sertifikasi kayu legal, ekonomi hijau dan keberlanjutan sumberdaya hutan Indonesia.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), ... Read More
July 28, 2020t121c
24
Jul2020
Jakarta (Kemenag) --- Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag mulai membahas rencana penyelenggaraan ibadah umrah 1442H. Pembahasan mencakup identifikasi permasalahan serta langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam penyelenggaraan umrah 1442H.
"Pembahasan awal ini untuk mengidentifikasi permasalahan sekaligus rumusan mitigasinya, serta langkah persiapan seandainya Saudi membuka kembali penyelenggaraan ibadah umrah setelah selesainya ... Read More
July 24, 2020t121c
24
Jul2020
REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta akan memfasilitasi tempat untuk kegiatan jual-beli atau marketplace baik secara daring (online) atau offline. Marketplace itu diperuntukkan khusus produk kerajinan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah ini.
"Teman-teman pelaku usaha bisa kita fasilitasi terkait keinginan mereka untuk membuka pasar domestik yaitu marketplace termasuk showroom untuk mereka memasarkan produk," ... Read More
July 24, 2020t121c
23
Jul2020
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah Arab Saudi sejak 1 Juli telah resmi menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 20 persen. Kenaikan ini menyebabkan jamaah harus membayar mahal biaya perjalanan umroh.
"Kenaikan PPn sebesar 10 persen menjadi 20 pesen per 1 juli 2020 adalah salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan biaya perjalanan umroh dan ... Read More
July 23, 2020t121c
22
Jul2020
Nomor: SP. 297/HUMAS/PP/HMS.3/7/2020
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama-sama dengan para stakeholders industri kehutanan terus berupaya meningkatkan produktivitas dan keberlangsungan usaha untuk seluruh pihak yang bekerja di hutan produksi meski situasi saat ini masih terjadi Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah berdampak pada kinerja usaha hulu hilir sektor kehutanan.
Kinerja ekspor produk ... Read More
July 22, 2020t121c
21
Jul2020
Dokumen V-Legal dan FLEGT License (untuk Uni Eropa) adalah dokumen yang digunakan sebagai persyaratan penyampaian Pemberitahuan Ekspor Barang bagi eksportir produk perkayuan sesuai dengan ketentuan perundangan. Dokumen ini diterbitkan tiap kali eksportir akan melakukan proses ekspor. Penerbitan dokumen ini dilaksanakan melalui proses verifikasi pada Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) setelah ... Read More
July 21, 2020t121c
18
Jul2020
294/HUMAS/PP/HMS.3/7/2020
SVLK bukti perbaikan signifikan tata kelola kehutanan di Indonesia. Demikian disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, ketika menjadi panelis pada Sesi High Level Panel (HLP) yang merupakan acara pembuka Chatham House Virtual Event: Global Forum on Forest Governance yang dilaksanakan pada 13 Juli 2020 melalui aplikasi zoom webinar. ... Read More
July 18, 2020t121c